Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah minimnya sumber daya yang tersedia untuk pengawasan dan penindakan. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah lautnya. Hal ini menjadikan tugas penegakan hukum semakin sulit karena luasnya wilayah yang harus diawasi.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya wewenang dan kurangnya sinergi dalam penegakan hukum.

Selain itu, masih banyaknya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong tinggi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Untuk mengatasi tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum.”

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu terus meningkatkan kerjasama regional maupun internasional dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, “Kerjasama antar negara tetangga sangat penting untuk mengawasi dan menindak pelanggaran batas laut di wilayah perairan Indonesia.”

Dengan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.